Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah meresmikan TK Kemala Bhayangkari 95 Pekalongan di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Selasa (22/9/2026).
Sekolah ini diharapkan menjadi ruang pendidikan anak usia dini yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Peresmian dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Ny. Diana Ribut H. Wibowo, didampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo selaku penasihat yayasan. Kehadiran sekolah ini disebut sebagai wujud komitmen Bhayangkari dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.
Sekolah berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi milik Polri yang terintegrasi dengan asrama Polres Pekalongan, Posyandu Kemala, dan P2L Bhayangkari. Pembangunan berlangsung sejak Maret hingga Agustus 2026.
Fasilitas yang tersedia meliputi tiga ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, toilet terpisah, area bermain, serta taman lalu lintas sebagai sarana edukasi keselamatan berlalu lintas dengan metode belajar sambil bermain.
Operasional sekolah didukung satu calon kepala sekolah dan tiga calon guru, dengan izin resmi dari DPMPTSP Kabupaten Pekalongan yang terbit pada 28 Agustus 2026. TK ini siap menerima siswa pada tahun ajaran 2027/2028.
Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Ny. Diana Ribut H. Wibowo berharap sekolah ini menjadi ruang pendidikan unggul, ceria, dan ramah anak. “Kami ingin membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto menambahkan, pembangunan TK Kemala Bhayangkari 95 merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pendidikan anak usia dini. “Keberadaan sekolah ini diharapkan menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung pembentukan karakter sejak dini,” katanya.
Ia juga mengapresiasi fasilitas taman lalu lintas yang menanamkan kebiasaan positif keselamatan berlalu lintas. Menurutnya, kebiasaan tersebut akan terbawa ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
